-
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI


Nama  : Yuni Artha Kristiyanti Pasaribu
NPM    : 27216859
Kelas    :  2EB06


 REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR-- Petugas Direktorat Kepolisian Air (Polair) Polda Sulawesi Selatan berhasil melakukan penangkapan satu buah tangki yang sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) ilegal di pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan Jumat (6/3). BBM tersebut tadinya akan diisikan untuk kapal KM Bahari yang memuat semen untuk dikirim ke luar kota Makassar.
  Kabid Humas Polda Sulsebar Kombes Endi Sutendi mengatakan, mobil tangki ini berisi 5000 liter solar dan telah siap berpindah saat dilakukan penangkapan. "BBM ini infonya dibeli dari pengecer atau SPBU dan kemudian dikumpulkan untuk dijual ke Industri," ujar Endi, Ahad (8/3). Untuk saat ini, pihak Polair telah menangkap dua orang pelaku. Satu dari supir mobil dan satu dari nahkoda kapal KM bahari. Keduanya tengah menjalani proses pemeriksaan untuk mencari tau lebih lanjut apakah ada oknum masyarakat atau kepolisian yang ikut terlibat. Jika keduanya terbukti melakukan penyelendupan makan akan dikenakan pasal 53 juncto 55 mengenai undang-undang migas, junto pasal 55 juncto pasal 56 KUHP dengan hukuman maksimal enam tahun serta denda enam miliar rupiah.
Mengenai keberadaan oknum kepilisian yang ikut andil dalam penyelundupan ini, Endi belum bisa mengkonfirmasi. Namun dia memastikan, jika ada oknum yang turut campur maka hukuman yang diberikan akan lebih berat. "Tidak terkecuali kalau anggota terlibat, dia akan mendapatkan sanksi pidana, kode etik dan disiplin," tegas Endi.

Aspek hukumnya
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI 
BAB XI KETENTUAN PIDANA

 Pasal 51
(1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 (2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

 Pasal 52
Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

 Pasal 53
Setiap orang yang melakukan :
a.      Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
b.      Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
c.       Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
d.     Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

 Pasal 54
Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

 Pasal 55
Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 56
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

 Pasal 57
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

 Pasal 58
Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Aspek ekonomi
Jika penyelundupan dilakukan terhadap barang ekspor yang dikenakan pajak ekspor (bea keluar), tentu aktivitas ini berdampak terhadap berkurangnya penerimaan negara dari bea keluar. Selain itu, kegiatan underground economy tidak akan dicatat dalam laporan pajak perusahaan, karena memang salah satu modusnya untuk melakukan penghindaran pajak dan pengelakan pajak.
Begitu juga penyelundupan barang impor menyebabkan kerugian negara, karena berkurangnya penerimaan dari pajak impor (bea masuk). Ketika barang tersebut beredar di dalam pasar dalam negeri, dapat menimbulkan distorsi harga dan praktik persaingan yang tidak sehat di dalam pasar, yang akhirnya akan mematikan pelaku usaha di dalam negeri.




Referensi
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/03/08/nkvsyz-pelaku-penyelundupan-bbm-ilegal-ditangkap
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm

http://analisis.kontan.co.id/news/penyelundupan-dan-ekonomi-tak-tercatat

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

-
ECONOMY SYSTEM IN SOEKARNO ERA The old order took place during the leadership of Mr Proclamator namely Mr Soekarno. The old order lasted from 1945 to 1966. During the old order Indonesia was still very young and had not yet maximized its economic potential. In the early days of independence, namely during the war for independence, Indonesia used a lot of scorched earth military tactics which eventually had a bad impact on the economy and the economic blockade from the Netherlands caused Indonesia to not be able to export or import from abroad, even at that time. blank. That is the condition where Indonesia does not have income so that the state treasury becomes empty. After Indonesia's independence was recognized by the Dutch, Indonesia inherited all Dutch debts plus Indonesia's busyness in nationalizing Dutch companies and also quelling the rebellions which made Indonesia unable to focus on developing the economy even though Indonesia changed its parliamentary system to ...
Baca selengkapnya

Possion Saya

-
Passion Saya Menurut saya setelah membaca beberapa pengertian passion, passion adalah suatu gairah dalam melakukan hal yang kita sukai atau kita cintai, dan meningkatkan kemampuan agar mencapai tujuan.saya sebenarnya binggung apa passion saya tetapi hal yang sangat sukai adalah bermain basket dan membaca komik. Selain dapat menyehatkan badan, basket juga membuat saya merasa lebih bahagia dan dapat melepaskan segala penat yang saya rasakan. Saat saya bermain basket saya sering lupa waktu begitu juga dengan membaca komik. Bagi saya hal tersebut sangat menyenangkan untuk dilakukan. Saya sangat menyukai basket dan membaca komik sejak saya SMP. Saat SMP saya sering kali bertukar komik dengan teman saya dan menikmati cerita yang terdapat dalam komik tersebut, dan kadang kala saya melupakan waktu belajar saya saat dirumah. Sama halnya dengan basket setelah pulang sekolah saat sore harinya saya bermain basket hingga menjelang malam dan melukapan waktu dan meningkatkan keahilan saya dalam ...
Baca selengkapnya